“JOKOWI SUDAH MEMBAYAR SAYA” Oleh Supriyanto Martosuwito.

Jalan Tol Tingkat Cikampek. (Ist) 

Selarasindo– “Benar, Mas,  sampeyan nggak dibayar sama tim Jokowi? ” seorang teman bertanya,  setengah mendesak. Saya menggeleng keras. Memang tidak.  Dia heran. Menurutnya, seharusnya saya dibayar. Karena tulisan saya kental pro Jokowi.  Jokowi banget.  

Beberapa tahun lalu sebelum pensiun, teman di kantor,  sesama redaktur mempersoalkan juga. “Sebenarnya saya lebih salut kalau mas mau profesional dan dibayar, ” kata teman itu.  Saya menanggapinya dengan senyum.  Nampaknya saya naif di matanya. Kok mau?  Kok bisa?

“Perang ideologis nggak akan ada habisnya.  Urusan (dukung capres)  01 sudah selesai.  Kan sudah menang?   Mending cari duit aja, bikin channel Youtube,  kek,   ” saran teman yang lain.

Stasiun MRT ibu kota. (IST)

Begitulah. Banyak yang mengira saya dapat gaji dan bayaran sebagai pembela pemerintah dan Jokowi – sehingga saya nampak bersemangat menulis bernuansa  pro Jokowi dan begitu tenang menghadapi masalah nyata dalam kehidupan keluarga,  meski tak punya kerjaan.  Lantaran sudah pensiun.

Tapi –  Demi Allah dan Rosulullah –  Demi Semua  Dewa yang bersemayam di langit  dan di bumi –  Dzat yang menguasai Alam Semesta dan Arwah Nenek Moyang yang telah tiada – baik yang masih ada kuburannya maupun yang sudah hilang entah di mana – saya nulis pro Pemerintah dan dukung Jokowi gratisan. Tidak dibayar.  Malah keluar uang.  Bayar kuota IndiHome. Bulanan.

Setasiun MRT Ibu Kota. (IST)

Meski demikian,  sambil tiduran,  saya merenungi omongan dan sentilan teman teman.  Sungguh menohok!

Ya.  Kenapa saya tidak dibayar?  Kenapa saya tidak dapat uang?  Atau proyek?  Saya dapat apa selama ini?  Hasutan negatif,  racun pikiran mulai merasuk,  menyebar bikin jantung berdegub lebih kencang dan perut mulas. Keringat dingin mulai terasa.

Semua orang juga tahu saya Jokower.  Saya pro 01. Bahkan ada yang menyebut saya “Menuhankan Jokowi”.  Masya Allah.

Harus saya akui sejujurnya saya sudah lama  kehilangan independensi.  Saya berpihak.  Saya menggadaikan integritas diri.  Saya bukan orang netral.  Dan saya tidak dibayar untuk itu.  Bahkan dapat cemoohan.  Saya sadari itu.

Tapi saya dapat apa?!  Kenapa saya tidak dapat bayaran! Kenapa saya tidak dapat posisi?  Kenapa tim Jokowi tidak menghubungi saya.  Sialan!

RESAH. Gelisah. Galau. Senewen.  Saya bangun dari tiduran,  membuka laptop dan menyambungkan ke dunia maya. Pengin cari hiburan di Youtube. Saya klak klik,  tak ada yang cocok sesuai suasana hati.  Saya makin kesal.

Lalu klik berita di berbagai portal berita online. Sampai tertumbuk pada satu judul dan saya mengkliknya. “Tiga Mega Proyek yang Sudah Diselesaikan Jokowi”.

Saya membacanya.  Pelan pelan menyimak dan merenunginya.  Panjang beritanya sampai kemudian perut saya seperti disodok.

Seminggu lalu saya naik MRT. Mengantar kolega,  jurnalis senior Toto Irianto yang belum pernah naik MRT.  Kereta bawah tanah di ibukota.

Terngiang kembali komentarnya.  “Pak Dimas, MRT ini benar benar karya Pak Jokowi.  Saya ikuti perencanaan dari awalnya. Luar biasa, sekarang Jakarta udah nggak kalah sama Hong Kong, ” kata Toto Irianto,  pensiunan Pemred “Pos Kota” itu.

“Kalau busway karya Gubernur Sutiyoso.  Saya tahu persis.  Saya malah ikut studi bandingnya sampai Bogota, di Kolumbia, ” paparnya.

“Ini bukti sukses Jokowi nih! Lebih bagus dari yang di Tokyo Jangan sampai pada lupa, ” katanya lagi saat mulai menikmati gerbong MRT yang halus melaju.

YA TUHAN!  Ternyata Jokowi sudah membayar saya! Jokowi sudah membayar saya dengan MRT! Berkat keberanian Jokowi saya dan warga ibukota bahkan rakyat Indonesia bisa menikmati MRT (Mass Rapid Transit) yang diresmikan pengoperasiannya sejak Minggu 24 Maret 2019 lalu.

MRT Tahap I menghubungkan Lebak Bulus, Jakarta Selatan sampai dengan Bundaran HI, Jakarta Pusat, sepanjang 15.7 km dengan 13 stasiun yakni Lebak Bulus, Fatmawati, Cipete Raya, Haji Nawi, Blok A, Blok M BCA, ASEAN, Senayan, Istora Mandiri, Bendungan Hilir, Setiabudi Astra, Dukuh Atas BNI, dan Bundaran Hotel Indonesia.

Selanjutnya tengah dibangun MRT tahap II dari Bundaran HI sampai  Ancol sepanjang 13,3 kilometer.

Sementara itu, jalur Barat-Timur saat ini sedang dalam tahap studi kelayakan. Jalur ini ditargetkan paling lambat beroperasi pada 2024-2027.

Jokowi tidak membayar pendukungnya dengan uang.  Jokowi memberikan pendukungnya – dan juga yang bukan pendukungya – dengan MRT!

SAYA TAHU, konsep MRT, kereta bawah tanah,   di Jakarta sudah dicetuskan kurang lebih 40 tahun lalu. Sejak zaman Suharto.  Bahkan sudah dilakukan studi kelayakan hingga  bertahun tahun.  Tapi tak kunjung ada eksekusi.  Lalu krisis moneter melanda dan selanjutnya dilupakan.  Sama dilupakannya dengan proyek Garuda di laut Jakarta yang kemudian disebut proyek Reklamasi Laut untuk membendung abrasi di pantai Jakarta.

Pemerintahan ganti berganti.  Dan “amleng”, senyap,   sampai kemudian Ir. Joko Widodo menjadi Gubernur Jakarta di tahun 2012 bersama wakilnya,  Ahok Basuki Tjahaja Purnama membawa perubahan dan mendorong realisasi dari proyek MRT Jakarta yang sudah tertunda lama dan sudah direncanakan oleh presiden lama.

Sebagai mega proyek yang ambisius,   MRT sangat berpotensi gagal.  Masalah kontur tanah, utiliti, kabel kabel yang bersliweran di bawah tanah,  tanpa aturan,   dan proses pembebasannya juga pendanaannya jadi menghambat.

Sebagaimana proyek triliunan lain  yang kini mangkrak –  khususnya monorel –  MRT juga punya potensi mangkrak juga.

Karenanya ini bukan cuma karya infratruktur melainkan juga pertaruhan politik!  Mega proyek ambisius.

Tapi kemudian bisa dituntaskan dan akhirnya bisa beroperasi!

Apakah ibukota dan Indonesia akan punya MRT kalau Gubernur DKI dan presidennya bukan Jokowi ? Saya tidak yakin.

MASIH di sekitar ibukota,  12 Desember 2019 lalu,  Jokowi juga meresmikan pengoperasian  jalan  Tol Layang Jakarta – Cikampek atau Tol Jakarta – Cikampek 2 Eleveted.

Tol Layang Jakarta – Cikampek sepanjang 36,4 Km itu masing-masing terdapat dua jalur, lebih sedikit dari jalan tol Jakarta-Cikampek di bawahnya yakni empat jalur.

Tol Layang Jakarta-Cikampek diprediksi mengurangi volume kendaraan yang melintasi jalan tol Jakarta-Cikampek – yang sudah beroperasi – sebesar 30 persen.

TIDAK HANYA di pulau Jawa,  Jokowi juga menjajal tol pertama di Lampung.  Ruas tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung sepanjang 189 kilometer (Km) di Lampung telah diresmikan pada November 2019 lalu.

Dengan diresmikannya ruas tol ini, maka perjalanan dari Lampung ke Palembang hanya 3 jam dari yang sebelumnya mencapai 10 jam.

Pada masa jokowi juga di Pulau Kalimantan ada pembangunan jalan tol yang pertama kalinya,  yakni Tol Balikpapan-Samarinda.

Presiden Jokowi meresmikan Tol untuk memulai pembangunan infrastruktur lainnya guna mengembangkan suatu kawasan ekonomi terpadu.

Selain itu, kehadiran tol ini juga diharapkan menambah efisiensi bagi mobilitas logistik.

Di Sulawesi Jokowi mengidupkan kembali jalur kereta api yang pernah dibangun tahun 1930an tapi mati.

Yang mencorong adalah pembangunan di Papua.  Istana,  jalan toll,  jembatan merah nampak berkilau di sana. Harga BBM pun sama rata.

BUKAN hanya pembangunan jalan raya,  pada masa Jokowi tambang migas yang selama 50 tahun dikuasai asing telah kembali ke negara dan dikelola anak bangsa.

Blok Rokan, Riau, misalnya 50 tahun perusahaan Amerika, Chevron, mengelola tempat tersebut namun pada akhir masa kontraknya di 2021, blok ini sepenuhnya dikelola oleh Pertamina. Demikian juga Blok Tuban di Jawa Timur, Blok Ogan Komering di Sumatra Selatan, Blok South East Sumatera (SES) di lepas pantai Lampung dan Jakarta, Blok North Sumatera Offshore (NSO) di pesisir timur Sumatra, Blok East Kalimantan, Blok Attaka di Kalimantan Timur, Blok Tengah, dan Blok Sanga-Sanga.

Tapi yang paling moncer dan sensasional adalah Jokowi berhasil mengambil alih tambang emas PT  Freeport di Papua melalui negoisasi alot selama 3,5 tahun sampai akhirnya mendapatkan hak kepemilikan mayoritas 51 persen .

Selama 40 tahun Indonesia hanya menikmati bagi hasil pengolahan sebesar 9,3 persen. Melalui perjuangan meletihkan kepemilikan saham menjadi 51 persen.

Apakah presiden lain akan melakukannya?

Sejak Suharto jatuh,   presiden  ganti berganti –  PT Freeport terus menguasai mayoritas saham. Tak ada presiden yang berani mengusik.  Karena langsung berhadapan dengan Amerika.

Dan untuk keberanian presiden yang berhasil mengambil alih itu saya rakyat pendukungnya masih berharap bayaran?!

SAYA MASIH INGAT,  dulu, di periode satu, saya memilihnya karena saya tidak mau Indonesia jatuh ke tangan saingannya yang dekat dengan keluarga Cendana.  Sangat membahayakan.

Kemudian,  di periode dua,  saya dukung lagi karena lawannya didukung Islam radikal intoleran transnasional – juga dinasti  Cendana lagi  –  yang berpotensi merusak keIndonesiaan dan kebhinekaan. Seperti Suriah.

Lalu setelah menang terus diganggu dengan tuduhan ngawur. “Istana sarang PKI”,  “presiden pembohong”,  “plonga plongo”,  “petugas partai”, “antek asing aseng” dan segala macam cemooh lainnya.

Wow!  Itu tidak bisa dibiarkan, Ferguso!

Saya yakin seyakin yakinnya :  pembangunan seribu jembatan,  ribuan km jalan raya – ribuan sekolah, ratusan  waduk dan bendungan,  memastikan perekonomian stabil – penyederhanaan regulasi dan birokrasi,  transformasi ekonomi  dan kesejahteraan merata – dari Sabang sampai Merauke –  tidak akan ada artinya. Akan tetap dianggap tidak ada – jika serangan para kadrun dan kubu  pembenci dibiarkan tanpa perlawanan.

Kampanye masif “rakyat tambah sengsara elite makin kaya” – “hutang terus meningkat”, “pemerintah dikuasai asing dan aseng” – “makin banyak TKA China”  adalah tudingan yang terus digembar gemborkan dan mudah memprovokasi awam.  Dan sangat mempan. Harus diantisipasi.

Rumus propagandis Josef Goebbels
di zaman kejayaan Nazi itu masih berlaku : “Kebohongan yang diulang ulang akan menjadi kebenaran dan dipercaya”.

Mereka tidak boleh dibiarkan.  Tidak bisa didiamkan.  Harus terus dilawan.  Parasit,  jamur beracun pembangunan,  harus terus dibersihkan.

Kini memenangkannya hingga dilantik dan bekerja di Istana Negara tak cukup.  Gangguan terus terjadi.

Konon istana membayar “influencer” hingga Rp.90 miliar untuk mengkonter serangan hoax itu.  Angka itu sekilas besar.  Tapi sebenarnya tak seberapa untuk melindungi Rp.500 triliun anggaran pembangunan yang dikeluarkan negara per tahunnya.  Seperti uang saku pak polisi untuk mengawal pengambilan uang milaran di bank. Menghadapi bidikan kadrun lewat medsos tak cukup mengandalkan jubir istana dan petugas humas.

Saat ini,  saya ikuti amanat Buya Ahmad Syafii Maarif, ulama besar dan guru bangsa kita saat ini:

“Yang waras tidak boleh mengalah”. ***

Penulis wartawan senior tinggal di Depok.

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.