PT. BINA NUSANTARA PERKASA TERANCAM PAILIT KARENA ANAK USAHA TELKOM BELUM BAYAR.

Selarasindo.com – PT Bina Nusantara Perkasa, perusahaan yang bergerak dalam infrastruktur kabel optik bawah laut, terancam bangkrut alias pailit. Perusahaan rekanan PT Telkominfra, salah satu anak usaha PT Telkom (Persero) Tbk itu, harus menjalani sidang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Perusahaan ini juga harus menghadapi gugatan sejumlah suplier-nya.

Menurut Kuasa Hukum PT Bina Nusantara Perkasa, Ade Arif Hamdan, perkara ini saling kait-mengkait dengan perusahaan lain. Khususnya, PT Telkominfra.

Awalnya PT Bina Nusantara Perkasa mendapat order dari PT Telkominfra senilai puluhan miliar rupiah untuk perawatan dan perbaikan kabel di bawah laut, perairan Indonesia untuk perawatan dan perbaikan kabel bawah laut.

“Semua pekerjaan tersebut sudah diselesaikan oleh PT Bina Nusantara Perkasa, namun hingga kini PT Telkominfra belum membayar semua order tersebut. Menurut catatan PT Bina Nusantara Perkasa, tagihan tersebut sebesar Rp22,181miliar,” kata Ade, kepada awak media.

Pada Oktober 2020, lanjut Ade, PT Telkominfra dan PT Bina Nusantara Perkasa juga menandatangani dua perjanjian kerja sama  untuk pengerjaan proyek Luwuk-Morowali-Kendari, dan Bali-Lombok senilai Rp46.067.900.000.

Kemudian Oktober 2020, untuk proyek Labuan Bajo-Raba-Gresik-Bawean, senilai Rp35.158.100.000. “Terhadap dua perjanjian itu sebesar Rp81.226.000.000 disepakati dengan uang muka sebesar 15% dari total harga atau sekitar Rp12.183.900.000. Namun hingga kini PT. Bina Nusantara Perkasa baru dibayar Rp2.200.000.000. Kedua kontrak tersebut PT. Bina Nusantara Perkasa telah memulai sebagian pekerjaan yang jika dinilai biayanya sekitar Rp8.008.000.000. Namun itupun juga belum dibayar oleh PT. Telkominfra, anak perusahaan dari PT Telkom Tbk,” paparnya

Kata Ade, tunggakan pembayaran dari PT Telkominfra itu mengakibatkan PT Bina Nusantara Perkasa mengalami kesulitan untuk membayar para suplier. Sehingga beberapa suplier mengajukan gugatan PKPU di PN Jakarta Pusat, dan yang terakhir terdaftar no: 399/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jakarta Pusat.

Pada 25 Januari 2021, Majelis Hakim pemeriksa perkara tersebut, menetapkan PT Bina Nusantara Perkasa dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS). Dan, telah menunjuk pengurus PT Bina Nusantara Perkasa dalam PKPUS serta Hakim Pengawas.

Berkaitan dengan hal tersebut, tim pengurus PT. Bina Nusantara Perkasa pada tanggal 4 Febuari 2021 telah memanggil Direksi PT. Bina Nusantara Perkasa dalam PKPUS dan PT. Telkominfra.

Pada pertemuan dengan pengurus PT. Bina Nusantara Perkasa dalam PKPUS tersebut, telah disampaikan tentang persoalan penagihan piutang PT. Telkominfra yang tidak terbayar. Sehingga hutang para kreditur dalam perkara no. 399/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jakarta Pusat tidak dapat dilunasi.

Sementara itu untuk menjamin terbayarnya utang PT Telkominfra, diajukan hak retensi Direksi PT Bina Nusantara Perkasa atas barang-barang kabel milik PT Telkominfra yang berada di atas kapal CS NEX milik PT Bina Nusantara Perkasa, sebagai jaminan untuk pembayaran kewajiban PT Telkominfra.

Kapal tersebut hingga kini, masih lego jangkar di perairan Sulawesi Selatan wilayah hukum dari Otoritas Pelabuhan Utama Makassar. Sikap ini dipertegas dengan surat dari kuasa hukum PT Bina Nusantara Perkasa ke Ir Rahmatullah, Kepala Otoritas Pelabuhan Utama Makassar.

“Namun sangat disayangkan, PT Telkominfra telah mengeluarkan surat yang isinya pemaksaan kehendak dengan mengatasnamakan apapun termasuk mengatas namakan proyek nasional terhadap perkara yang telah berada di Pengadilan,” tegasnya.

Ade Arif Hamdan menilai, sikap dari PT Telkominfra itu adalah perbuatan melawan hukum . “Terlebih lagi jika pemaksaan kehendak itu dengan meniadakan kewajiban pembayaran hutang yang menjadi pokok persoalan dalam sengketa yang sudah masuk di pengadilan,” pungkasnya. (*/yan).

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.